Aspek Hukum Asuransi Syariah

Landasan Hukum Asuransi Syariah

1. Al Quran:
   • Mempersiapkan masa depan: Al Hasyr:18 danYusuf:47-49
   • Saling menolong dan bekerja sama: AlMaidah:2 dan Al Baqarah:185
   • Saling melindungi dalam keadaan susah: AlQuraisy:4 dan Al Baqarah:126
   • Bertawakal dan optimis berusaha: AlTaghaabun:11 dan Luqman:34
   • Penghargaan Allah terhadap perbuatan muliayang dilakukan manusia: Al Baqarah 261

2. Sunnah Nabi Muhammad SAW

   • Hadits tentang aqilah (prinsip saling menanggung)
   • Hadits tentang menghilangkan kesulitan seseorang
   • Hadits tentang anjuran meninggalkan ahli waris yang kaya (dengan cara mempersiapkan sejak dini)
   • Hadits tentang mengurus anak yatim
   • Hadits tentang menghindari resiko (harus selalu bersikap waspada terlebih dahulu sebelum pada akhirnya bersikap tawakal)
   • Hadits tentang piagam madina (keharusan membayar tebusan tawanan dan uang darah pada aqilah)
3. Landasan Hukum Asuransi Syariah
   • fatwa Sahabat: pada masa khalifah Umar bin Khattab dikenal adanya pembayaran diwan untuk pembayaran hukuman (Ganti rugi) atas pembunuhan (tidak sengaja) yang dilakukan oleh salah seorang diantara mereka
   • Ijma: Ijma tentang ittifaq (kesepkatan) dalam hal aqilah yang dilakukan khalifah Umar tidak dipertentangkan oleh sahabat lain. dengan tidak dipertentangkan maka dianggarp telah terjadi Ijma.
   • Qiyas: Kesiapan pembayaran kontribusi keuangan dalam aqilah sama prinsipnya dengan asuransi syariah.
   • Istihsan: Kebiasaan aqilah pada suku Arab Kuno bertentangan dengan hukum namun dilakukan untuk mencapai keadilan dan kepentingan sosial, yaitu menghindari balas dendam berdarah yang berkelanjutan.

Pendapat Ulama Tentang Asuransi:

1. Pendapat yang mengharamkan:
   • Asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang di dalam Islam
   • Asuransi mengandung unsur ketidakpastian
   • Asuransi mengandung unsur riba
   • Asuransi termasuk jual beli atau tukar-menukar mata uang tidak secara tunai
   • Asuransi objek bisnisnya digantungkan pada hidup matinya seseorang (mendahului takdir Allah)
   • Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan
2. Pendapat yang membolehkan:
   • Tidak terdapat nash Al Quran atau hadits yang melarang Asuransi
   • dalam Asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak
   • Asuransi menguntungkan kedua belah pihak
   • Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi yang terkumpul dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan
   • Asuransi termasuk akada mudharabah antara pemegang polis dengan perusahaan Asuransi
   • Asuransi termasuk syirkah at-ta'awuniyah (Usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong)

Dari Kontroversi tersebut dilakukan alternatif, yaitu dengan membentuk asuransi bedasarkan prinsip syariah, yaitu Asuransi Takaful.

Dan di Indonesia telah melakukan Asuransi Takaful sejak Tahun 1994.

Fatwa DSN-MUI tentang Asuransi Syariah:

• Fatwa No 21 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
• Fatwa No 39 Tentang Asuransi Haji
• Fatwa No 51 Tentang Mudharabah Musyarakah pada Asuransi Syariah
• Fatwa No 52 Tentang akad Wakalah bil ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
• Fatwa No 53 tentang Akad Tabarru pada Asuransi dan Reasuransi Syariah 

Peraturan Perundang-undangan Asuransi

• Undang undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
• Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1992
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 421/KMK.06/2003 tanggal 30September 2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 422/KMK.06/2003 tanggal 30September 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 423/KMK.06/2003 tanggal 30September 2003 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 424/KMK.06/2003 tanggal 30September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 426/KMK.06/2003 tanggal 30September 2003 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi